PT Best Profit Futures Cabang Pontianak

KPU Apresiasi KPK Awasi Penyelenggara Pemilu

kpk

Bestprofit Futures – KPU Apresiasi KPK Awasi Penyelenggara Pemilu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan tim gugus tugas yang terdiri atas KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu presiden.

Bila ada penyelenggara negara yang terbukti menyuap atau disuap untuk mengamankan suara salah satu calon presiden, dia memastikan akan ditindaklanjuti. “Kalau ada informasi yang valid, tentu akan ditindak,” ujarnya.

Adnan mencontohkan, saat pemilihan legislatif kemarin, ditemukan beberapa transaksi mencurigakan para calon legislator. Data tersebut masih diproses. “Kami menunggu progres. Belum ada yang spesifik,” katanya.

Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan KPK belum menerima aduan ihwal dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, seperti penyuapan. Kendati demikian, ujar dia, KPK tak berdiam diri dan tetap waspada.

“Belum ada informasi (penyuapan) ke penyelenggara negara terkait pemilu,” katanya saat dihubungi, Senin, 14 Juli 2014. Ketika ada yang melapor, Johan menuturkan, KPK tak bisa asal menindaklanjuti laporan tersebut. “Ya, menelaah lebih lanjut, apa ada porsinya atau enggak. KPK bukan domain penyelenggara pemilu.”

Sebelumnya, terjadi perbedaan hasil hitung cepat yang menyatakan kedua kubu calon presiden sebagai pemenang. Kejadian ini tentunya memperbesar celah bagi oknum-oknum tertentu untuk mencuri suara dengan menyuap panitia pemungutan suara atau pihak yang berkepentingan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)menyambut baik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang akan mengawasi lembaga penyelenggara pemilu dalam proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

“Kalau saya sih melihatnya positif ya. Ini kan bagian dari perhatian KPK, dan juga spirit KPK untuk sama-sama mengawal proses dan hasil pemilu berintegritas,” kata Komisioner KPU Ida Budhiarti di Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Memasuki tahapan rekapitulasi suara pilpres, KPU mengingatkan berbagai pihak untuk sama-sama mengawal proses dan hasil pemilu ini. Tujuannya supaya dapat terjamin dari sisi kemurnian suara pemilih.

Ida mengatakan, proses pemilu yang sudah dilakukan sudah lama. Sejak Pemilu 9 April 2014, dari 4,1 juta jumlah penyelenggara, sekitar 2.000 penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan telah diberi sanksi. Ada pula yang telah diberhentikan secara permanen oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Kami pastikan mereka yang bermasalah dalam pemilu tidak lagi dilibatkan dalam pilpres. Kemudian ada rekomitmen meneguhkan kembali integritas penyelenggara pemilu melalui pakta integritas,” kata dia.

Ida meyakinkan tidak akan ada lagi penyelenggara pemilu yang melakukan kejahatan pemilu. Seperti melakukan politik uang, manipulasi dan kecurangan. Karena untuk semua tindakan itu, ancamannya jelas, berupa sanksi administrasi dan pidana.

Selain itu, pihaknya juga melakukan supervisi di tingkat bawah. Hal itu untuk memastikan proses rekapitulasi suara berjalan sesuai prosedur dan datanya valid. Jika memang ada catatan persoalan terkait administrasi pemilu, akan terkoreksi sejak dini.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak menyebutkan, selama proses pilpres pihaknya mencatat ada sejumlah 52 laporan pelanggaran dari kedua kubu pasangan calon peserta pilpres.

“Terbaru ada dari Yogyakarta, yaitu dalam satu kotak, jumlah surat suara lebih dua lembar dibanding jumlah pemilih yang memberikan suaranya. Karenanya, di daerah

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2017