PT Best Profit Futures Cabang Pontianak

Akankah Subsidi BBM Di hapus ?

bbm

Bestprofit Futures – Akankah Subsidi BBM Di hapus ?

Bestprofit Futures – Bank Dunia (World Bank) mendesak pemerintah Indonesia untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dengan postur fiskal yang sehat, negara ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 9 persen dan keluar dari jebakan masyarakat berpendapatan menengah (middle income trap).

Direktur Kemiskinan Bank Dunia untuk Asia Pasifik Timur, Sudhir Shetty mengatakan, Indonesia dapat menjadi negara sejahtera dengan berpendapatan menengah tinggi di 2025.

“Kesejahteraan bisa dirasakan semua orang asalkan subsidi BBM dikurangi, bahkan dihilangkan. Kemudian dialihkan ke program masyarakat miskin yang membutuhkan. Ini perlu dipikirkan oleh pengambil keputusan,” tegas dia dalam Seminar Bank Dunia, Indonesia: Avoiding The Trap di Hotel Mandarin, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Lanjut Shetty, ada 300 juta penduduk Indonesia pada 2025. Namun status mereka masih dipertanyakan oleh Bank Dunia.

Apakah semuanya akan hidup sejahtera atau berpendapatan menengah saja? Padahal Indonesia bisa menjadi negara ekonomi menengah-tinggi. Tapi kita bukan satu-satunya negara yang ada di jebakan pendapatan menengah, ada China, Malaysia dan Thailand,” terang dia.

Bestprofit Futures – Sementara menurut Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves mengaku, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mendekati 9 persen, Indonesia dapat menghindari perangkap pendapatan menengah serta masuk dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi pada 2030.

“Dunia sedang menunggu kedatangan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi global, tapi harus ditingkatkan data saing seperti mengatasi kesejangan infrastruktur, keterampilan dan memperbaiki fungsi pasar. Harus menghilangkan inefisiensi seperti subsidi BBM,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop mengaku, pengurangan belanja subsidi BBM yang berjumlah 2,6 persen dari PDB bermanfaat bagi pemerintah untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dan kesehatan yang saat ini hanya 0,9 persen dari PDB.

“Subsidi BBM harus dikurangi karena terlalu berat mengingat dari 20 persen masyarakat miskin di Indonesia, hanya sebesar 6,4 persennya yang menikmati BBM dan listrik subsidi. Sedangkan dari 20 persen orang kaya, yang nikmati 50,9 persen,” tukas Diop.
Sebelumnya pada Maret lalu, Bank Dunia memandang masalah permanen yang menjadi beban Indonesia dari beberapa tahun lalu adalah mengenai tingginya subsidi untuk BBM. Salah satu cara jitu yang diusulkan Bank Dunia untuk menyelamatkan fiskal Indonesia kedepan yaitu dengan kembali menaikkan harga BBM bersubsidi. Dalam hal ini Bank Dunia memiliki dua skenario pilihan yang nantinya bisa diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah subsidi BBM.

Bestprofit Futures – “Skenario satu adalah menaikkan harga BBM menjadi Rp 8.500 per liter dan skenario kedua adalah menaikkan subsidi BBM sebesar 50%,” jelas Jim Brumby, Lead Economist World Bank.
Sementara engamat ekonomi Faisal Basri mengatakan, tantangan bagi pemerintahan mendatang untuk berani mengurangi atau bahkan menghapuskan subsidi BBM sebagai hal yang sulit.
“Itu saya rasa hal yang sulit ya, bagaimana kita mau melakukannya,” ujar Faisal di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014).

Dia mengatakan, subsidi BBM kini bukan hanya soal beban terhadap keuangan negara tetapi sudah dijadikan komoditas politik sehingga siapa pun yang terpilih menjadi presiden mendatang akan sulit untuk menghapuskan subsidi tersebut.

“Ini sudah dipolitisasi, jadi mau bagaimana lagi,” kata Faisal.Faisal yang memberikan dukungannya kepada calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla ini menyatakan hal yang terpenting dilakukan oleh pasangan tersebut adalah memenangkan pemilihan presiden tahun ini, daripada harus memikirkan soal subsidi. “Pokoknya yang penting terpilih dulu,” tandasnya.

Sementara itu, Ekonom Bank Mandiri, Andri Asmoro menilai, ada tiga hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintahan baru terutama dalam bidang ekonomi.Pertama, reformasi energi terutama kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Andri, perlu ada pemimpin yang berani untuk menekan subsidi energi mengingat anggaran subsidi hampir Rp 300 triliun atau sekitar 30 persen dari total anggaran APBN.

Kedua, transformasi struktural industri. “Tenaga kerja banyak di industri dan pertanian, pemerintahan baru harus memikirkan cara bagaimana untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan industri,” tutur Andri.Ketiga, pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Andri mengharapkan, kedua capres itu memberikan penjelasan detil mengenai priotitas jangka pendek untuk pembangunan ekonomi terutama energi.

Subsidi bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik yang dilakukan oleh pemerintah bukan sebuah cara yang baik untuk menjalankan pemerintahan. Ekonom melihat, subsidi tersebut pasti akan menyulitkan mereka ke depannya.

Bestprofit Futures – Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual menilai, subsidi yang digelontorkan pemerintah Indonesia sudah terlampau tinggi. Akibatnya, dia menilai Indonesia akan kesulitan untuk keluar dari lilitan defisit transaksi berjalan.

“Defisit transaksi berjalan harus segera diselesaikan pemerintah. Salah satu pemicunya adalah tingginya subsidi. Subsidi BBM dan listrik sampai hampir Rp 400 triliun itu sudah tidak masuk “.

Menurutnya, jika pemerintah tak segera memangkas subsidi dan menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan, Indonesia tak akan siap menghadapi dampak kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang diprediksi terjadi tahun depan.

“Indonesia harus sudah mempersiapkan diri dari sekarang. Karena sudah kemungkinan besar terjadi (kenaikan suku bunga The Fed) dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia,” terangnya.

Bestprofit Futures – Pejabat tinggi The Fed bahkan telah memberi sinyal untuk menaikkan suku bunganya akhir tahun ini. Hal itulah yang menyebabkan dirinya mendorong penyelesaian defisit transaksi berjalan sesegera mungkin.

Lebih lanjut, berbagai subsidi yang diberikan pemerintah justru dapat menghambat penyelesaian masalah tersebut. “Anggaran belanja pemerintah sekarang kan sudah digunakan 20 persen untuk pendidikan dan 20 persen untuk energi. Belum lagi dana untuk infrastruktur yang diharapkan menjadi daya dorong ekonomi tapi kebanyakan justru digunakan untuk pemeliharaan dan bukan pembangunan baru,” katanya.

Selebihnya dia mengatakan, rencana pemberian Rp 1 miliar per desa tahun depan hingga menelan dana lebih dari Rp 70 ribu triliun juga berpotensi menyulitkan pemerintah menyelesaikan masalah tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2018
KBI | PT BESTPROFIT FUTURESBAPPEBTI | PT BESTPROFIT FUTURESJFX | PT BESTPROFIT FUTURESForexIndonesia | PT BESTPROFIT FUTURES